Lubuk Linggau,-(infolugas.com)-Invoice atau tagihan media massa yang tidak dibayar dapat mengindikasikan adanya masalah pembayaran atau ketidakjelasan dalam pembayaran yang layak, sesuai dengan hasil karya mereka.

Hal ini terindikasi terjadi di kalangan Sekretariat DPRD Lubuklinggau, dimana belum ada kejelasan pembayaran kemitraan antara kantor dewan yang terhormat dengan media massa.

Hingga pertengahan akhir Mei 2025 ini, belum ada satu pun tagihan kerjasama media yang dibayarkan oleh Sekretariat DPRD Lubuk Linggau, padahal peran media dan wartawan sangat strategis dalam menyampaikan program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.

“Apakah media massa tidak dianggap penting oleh Ketua dan Sekretaris DPRD. Jangan sampai muncul anggapan seperti itu di lapangan,” ujar Minor, anggota SMSI Kota Lubuk Linggau ini.

Minor juga menyoroti pentingnya pembayaran kerjasama media secara berkala. Idealnya, kata dia, pembayaran dilakukan sebulan sekali atau paling lambat dua bulan sekali, mengingat media massa membutuhkan dana operasional, dan wartawan pun harus tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk gaji dan tunjangan hari raya (THR).

"Karena belum dibayarkan, banyak rekan-rekan wartawan dan pemilik media yang mengeluh, bahkan kesulitan menggaji karyawan. Ini tidak bisa terus dibiarkan," tambahnya yang juga tergabung di PWI ini.-*