LUBUK LINGGAU infolugas.com - Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (OP3D) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui zoom meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan hingga saat ini, 367 dari 546 Pemda, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, telah berpartisipasi dalam kerjasama ini sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak.

“Peran kami dalam mengumpulkan pajak pusat meliputi pajak penghasilan baik individu maupun badan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor-sektor tertentu,” ujarnya.

PKS OP4D bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pusat dan daerah melalui berbagai langkah, antara lain pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama, serta pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan pentingnya pengimplementasian undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, hampir seluruh kebijakan fiskal telah dijalankan, mulai dari transfer ke daerah, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hingga penyelesaian fiskal nasional.

“Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Luky menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah sebagai kunci keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya bisa dicapai dengan kontribusi dari PAD.

“Peningkatan PAD sangat penting, mengingat ketergantungan APBD dari transfer pusat masih cukup tinggi. Penguatan PAD diperlukan agar struktur fiskal daerah lebih sehat dan belanja pembangunan dapat lebih berkualitas,” pungkasnya.

Ikut mendampingi wali kota dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapenda, H Hendra Gunawan dan OPD terkait lainnya.Adv