Musi Banyuasin, (Infolugas.com)- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan (Sumsel) tanggapi kisruh Medali hantu dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XV di Musi Banyuasin (Muba), Kamis (23/10/2025).

Ketua Umum KONI Sumsel Yulian Gunhar melalui Sekretaris Tubagus Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya sedang dalam proses menyiapkan keputusan terkait polemik medali hantu Cabor Angkat Besi. 

"Ini sedang menyiapkan putusan," Ujar Tubagus. Dilansir dari mediabbc.co.id, pernyataan ketua KONI kota Palembang terkait persoalan di Porprov ke XV. 

Setelah menuai berbagai catatan minus di sejumlah cabang, kini giliran cabang olahraga angkat besi yang tersandung skandal serius: munculnya dugaan “medali hantu” l.

Dalam dokumen resmi hasil Chef de Mission (CdM) Meeting yang menjadi acuan utama pelaksanaan Porprov, cabang angkat besi hanya menyepakati 19 medali emas, 19 perak, dan 19 perunggu. Namun fakta di lapangan berkata lain.

Secara mengejutkan, jumlah medali emas melonjak menjadi 57—tiga kali lipat dari keputusan awal. 

Akibatnya, total medali emas Porprov yang semestinya 697, membengkak menjadi 735. “Ini jelas bentuk manipulasi. Dari mana angka 57 itu muncul? Di PON saja hanya ada 20 medali angkat besi. Ini Porprov, bukan PON. Apa logikanya?” tegas Sekretaris Umum KONI 

Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H., dengan nada geram, Rabu (22/10/2025). Rubi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengakui hasil angkat besi jika jumlah medali tidak dikembalikan sesuai keputusan CdM.

Ia bahkan mewacanakan misi tidak percaya kepada KONI Sumatera Selatan bila masalah ini tidak segera diselesaikan secara transparan dan profesional. 

“Kami akan mengambil langkah tegas. Jika ini dibiarkan, integritas Porprov akan hancur. KONI Sumsel dan Technical Delegate angkat besi harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menuding ada indikasi upaya menguntungkan pihak tertentu melalui penggelembungan jumlah medali. Rubi menyebut ini sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap nilai sportivitas dan prinsip keadilan dalam olahraga. 

“Jangan korbankan semangat sportivitas demi ambisi daerah tertentu. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini soal menjaga kehormatan olahraga,” ujarnya lantang. 

Masih dari sumber yang sama, KONI Palembang mendesak agar dilakukan audit terbuka terhadap panitia pelaksana, termasuk pengurus cabor angkat besi dan TD (technical delegate) yang terlibat. 

Mereka menuntut transparansi penuh terhadap proses verifikasi medali dan skema pertandingan. Kritik juga diarahkan kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan selaku penanggung jawab utama Porprov. 

Jika KONI Sumsel gagal mengusut tuntas dan memberikan penjelasan logis, kredibilitas lembaga bisa runtuh.

Publik kini mulai mempertanyakan: Apakah Porprov Sumsel 2025 masih layak disebut pesta olahraga atau justru berubah menjadi ajang “dagelan medali” demi ambisi daerah tuan rumah? Dengan lonjakan medali yang tak masuk akal, kredibilitas Porprov sebagai ajang pencarian bibit atlet potensial untuk PON dipertaruhkan. “Ini alarm keras. 

Jika penyimpangan ini dibiarkan, jangan harap Porprov bisa jadi wadah pembinaan atlet. Yang muncul hanya kepentingan politik olahraga daerah,” pungkas Rubi.(*)